Empat Desa/Kelurahan Kabupaten Tabanan Ditetapkan Sadar Hukum

8 Agustus 2018, 16:18


Bali News - Empat Desa/Kelurahan Kabupaten Tabanan Ditetapkan Sadar Hukum

Mangupura, LenteraEsai.com – Sebanyak empat desa/kelurahan di Kabupaten Tabanan, telah diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoli, di Kantor Puspem Badung, pada Rabu (8/8).

Masing-masing Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Tabanan adalah Desa Kesiut (Kerambitan), Tangguntiti (Selemadeg Timur), Belimbing (Pupuan) dan Jati Luwih (Penebel).

Kegiatan’Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali’ ini, dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoli, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali Maryoto Sumadi, Gubenur Bali yang diwakili Asisten 1 Pemerintahan Setda Provinsi Bali, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan ini, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoli menyebutkan, ada sejumlah kriteria ketat sebelum suatu desa atau kelurahan ditetapkan sebagai daerah sadar hukum. “Dan peran kepala desa atau camat sangatlah penting, untuk mendorong peningkatan sadar hukum di desa atau kecamatan. Termasuk peran bupati dalam memberi pengarahan,” ujar Menteri Yasonna.

Sementara itu, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti menegaskan bahwa pihaknya bersyukur dengan adanya empat desa/kelurahan di Kabupaten Tabanan yang telah resmi menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

“Ke depan, tentu diharapkan secara bertahap nanti makin bertambah desa/kelurahan di Kabupaten Tabanan yang turut diresmikan menjadi daerah sadar hukum. Ya, tapi bertahaplah yang penting ada upaya untuk menjadi yang lebih baik dalam bidang penegakan hukum,” ujar Bupati Eka.

Bupati Tabanan ini menegaskan, pihaknya hanya berpesan kepada warganya supaya berlaku yang benar, dengan demikian tentu artinya tidak melawan hukum. “Bukan diutamakan berlaku baik ya, tapi berlaku benar. Karena kalau berlaku benar sudah pasti baik, tetapi kalau baik belum tentu benar,” ujar Bupati Eka. (LE-BD)