Gara-Gara Burung, Warga Cemagi Didenda Rp 10 Juta

11 Juli 2019, 21:20


Bali News - Gara-Gara Burung, Warga Cemagi Didenda Rp 10 Juta

Denpasar, LenteraEsai.com – I Ketut Purnita alias Andika (37), warga Desa Cemagi, Kabupaten Badung,  bernasib apes. Gara-gara memelihara burung atau satwa liar yang dilindungi tanpa dibekali izin, pria berpostur tinggi kurus ini harus mendekam dalam penjara selama tujuh bulan.

Tak hanya itu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (11/7), majelis hakim dipimpin Bambang Ekaputra juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp10.000.000, subsider tiga bulan kurungan badan.

Majelis hakim dalam amar putusanya yang dibacakan di hadapan terdakwa Andika dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) AA Suarja Teja Bhuana, menyatakan terdakwa terbukti bersalah, dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Perbuatan terdawa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. “Menghukum terdakwa I Ketut Purnita alias Andika dengan pidana penjara selama tujuh bulan, serta denda 10 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan,” ujar hakim.

Atas putusan ini, majelis hakim meberikan waktu seminggu kepada terdakwa untuk menerima atau banding. “Silahkan dipikir dulu mau menerima atau banding, begitu pula jaksa,” tegas Bambang Ekaputra sembari mengetukkan palu tanda sidang selesai.

Seperti diketahui, Andika diamankan petugas dari Polda Bali dan BKSDA dari rumahnya. Terdakwa diamankan kerena memelihara hewan atau satwa yang dilindungi berupa dua ekor burung Merak, satu ekor Cendrawasih, satu ekor burung Kangkareng dan satu ekor burung Alap-alap atau Elang.

Awalnya, polisi dan pihak BKSDA mendapat laporan dari warga bahwa terdakwa diduga memelihara satwa yang dilindungi. Atas laporan itu, polisi dan petugas BKSDA langsung mendatangi rumah terdakwa.

Sampai di rumah terdakwa, polisi dan petugas BKSDA mendapati terdakwa memelihara sejumlah satwa yang dilindungi undang-undang. Karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/izin dari pihak yang berwenang, ia kemudian harus diadili di PN Denpasar. (LE-PN)