MA Tolak Permohonan Uji Materi Pergub tentang Sampah Plastik

11 Juli 2019, 18:58


Bali News - MA Tolak Permohonan Uji Materi Pergub tentang Sampah Plastik

Denpasar, LenteraEsai.com – Permohonan uji materi terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, akhirnya ditolak Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, Pergub No.97 tahun 2018 tersebut sempat menjadi polemik hingga kemudian diajukan Permohonan Uji Materi ke meja Mahkamah Agung oleh pemohon Asosiasi Daur Ulang Plastik Inonesia (ADUPI); Didie Tjahjadi (pelaku usaha perdagangan barang dari kantong plastik); dan Agus Hartono Budi Santoso (pelaku usaha industri barang dari plastik).

Namun demikian, pengajuan perhohonan uji materi itu akhirnya melalui Permusyawaratan Hakim Makamah Agung pada Kamis, 23 Mei 2019, memutuskan Menolak Permohonan Keberatan Uji Materi Tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 P/HUM/2019.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal itu saat melaksanakan jumpa pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, di Denpasar, Kamis (11/7).  “Ini artinya, kebijakan Gubernur yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai lewat Pergub 97 Tahun 2018, kini memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali,” ujarnya, bersemangat.

Dengan demikian, lanjut Gubernur Koster, dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung itu pula semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keseluruhan isi dari Pergub N0.97 tahun 2018, yang pada pokoknya menekankan perlunya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sesuai dengan visi Pemprov Bali, yakni  ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali era Baru.

Salah satu dasar yang dipakai dalam menetapkan keputusan tersebut, bahwa objek hak uji materiil secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana rumusan materi di dalam objek hak uji materiil merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya mengatur bahwa sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar antara lain meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Ketika ada permohonan uji materi terhadap Pergub 97, lebih jauh Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini menyatakan, banyak pihak yang memberi dukungan, simpati, dan membela kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Mulai dari pemerintah pusat, para aktivis lingkungan hidup dari berbagai negara, dan pemerhati kebijakan publik.

Untuk itu, Koster juga meyakinkan dan mengajak pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia untuk tidak perlu ragu dan takut dalam membuat regulasi atau kebijakan yang sama. Yakni, untuk mewujudkan alam Indonesia yang bersih, hijau, dan indah serta bebas dari timbulan sampah plastik sekali pakai.

Lebih jauh, Koster menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakan ini sebagai bentuk pelestarian lingkungan, dengan menerbitkan Pergub tentang Pengelolaan Sampah. Dalam waktu dekat Pergub ini akan diterbitkan, sehingga persoalan sampah selesai sejak dari hulu. Dengan demikian, sampah yang tersisa untuk dibuang ke TPA hanya tinggal sedikit.

“Sampah itu dihasilkan dari berbagai sumber. Oleh ibu rumah tangga, industri, kelompok masyarakat, rumah sakit, sekolah, pasar, dan di mana-mana. Nanti siapa yang menghasilkan sampah, dia yang mengelola. Dibuatkan aturannya, SOP-nya, insentif dan disinsentifnya,” katanya seraya menjelaskan, pengelolaan sampah akan dibuat bertingkat dan akan dipilah antara sampah organik dan anorganik.

Mana yang bisa didaur ulang, ditabung di bank sampah, atau mana residu yang harus dibuang ke TPA. Khusus bagi desa adat yang bisa mengendalikan penggunaan sampah warganya dan mengelola sampahnya secara mandiri, akan diberikan insentif.

Adanya ketakutan dengan berlakunya Pergub tersebut akan berimbas pada perekonomian Bali secara menyeluruh seperti penurunan daya jual dan sebagainya, menurut Koster sangat bertentangan dan tidak benar. “Yang benar justru malah akan menjadi lahan tumbuhnya industri kreatif baru yang menjadi peluang bagi masyarakat Bali untuk dikembangkan,” ucapnya menandaskan.

Gubernur Koster menyebutkan, buktinya, sekarang banyak tumbuh industri kreatif baru yang memanfaatkan bahan baku non-plastik. “Semisal industri sedotan, piring, sendok, tas, dan sebagainya. Semuanya memanfaatkan bahan yang bukan plastik. Ini patut dikembangkan,” ujar Koster sambil melemparkan senyumnya yang khas. (LE-DP1)