Gubernur Koster Tegas Meminta Reklamasi Pelabuhan Benoa Dihentikan

25 Agustus 2019, 21:56


Bali News - Gubernur Koster Tegas Meminta Reklamasi Pelabuhan Benoa Dihentikan

Denpasar, LenteraEsai.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa Denpasar.

Pengurukan wilayah perairan laut tersebut diminta dihentikan sebubungan dinilai telah menyebabkan hancurnya ekosistem tumbuhan bakau arau mangrove seluas 17 hektare serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang.

Gubernur Koster kepada insan pers di rumah jabatan Gedung Jaya Sabha Denpasar, Minggu (25/8) mengatakan, dilayangkannya surat kepada PT Pelindo III sehubungan telah ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam upaya pengurukan lahan di kawasan Pelabuhan Benoa, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Berdasarkan dokumen yang ada, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo III terhadap lahan seluas 85 hektare yang terdiri atas lokasi Dumping I seluas 38 Ha dan lokasi Dumping II seluas 47 Ha, telah dilakukan melalui proses administrasi mulai tahun 2012. Untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan dimulai 2017, dan pada saat ini sedang berjalan dengan capaian progress 88,81%.

“Dampak yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya seluas kurang lebih 17 Ha berlokasi di timur laut lokasi Dumping II. Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan/revetment dan tidak dipasangnya Silt Screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada dokumen AMDAL,” kata Gubernur Koster menandaskan.

Selain itu, kegiatan pengembangan yang semakin meluas mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa, sehingga telah memunculkan dan mendapat protes dan reaksi dari berbagai komponen masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh Tim Monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, kata Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjungan Provinsi Bali.

“Sejak Februari 2019, Tim Monitoring sudah melakukan empat kali kunjungan lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran serta kerusakan lingkungan. Temuan ini telah kami laporkan kepada Bapak Gubernur,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Teja, menambahkan.

Gubernur Koster mengingatkan bahwa visi pembangunan Provinsi Bali yaitu ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Kesucian dan keharmonisan alam harus terus dijaga untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala. Ini dilakukan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yakni Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali.

“Sejalan dengan visi tersebut, DPRD Provinsi Bali telah mengesahkan Revisi PERDA No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali yang menegaskan bahwa Teluk Benoa adalah merupakan Kawasan Konservasi,” kata Gubernur Koster menegaskan.

Berkaitan dengan itu, Gubernur Koster menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa sebagai Marine Tourism Hub di Kota Denpasar, tidak sesuai dengan visi pembangunan Daerah Bali; Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Perlu dipahami bahwa segala dampak akibat pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Bali yang mengganggu keseimbangan dan kesucian Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, pada akhirnya merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Bali,” ujar Gubernur jebolan ITB tersebut.

Surat yang telah dilayangkan kepada PT Pelindo tersebut antara lain berisikan, pada butir (a) surat itu Gubernur Koster meminta Pelindo III tidak melanjutkan kegiatan reklamasi dan pengembangan di areal Dumping I dan Dumping II sejak surat itu diterima.

Selanjutnya pada butir (b), Pelindo III diminta untuk segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove. Pada butir (c) Gubernur Koster meminta agar Pelindo III segera melakukan penataan areal Dumping I dan Dumping II, sehingga areal tersebut tertata dengan baik.

Pada butir (c) itu pula Gubernur Koster menegaskan, sesudah ditata areal tersebut hanya boleh digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penegasan ini tentunya akan mengubur rencana awal Pelindo III untuk membangun berbagai fasilitas penunjang pelabuhan serta fasilitas komersial di atas lahan hasil pengurukan. Sedianya, sebagian areal hasil pengurukan juga akan digunakan untuk pengembangan Marine Tourism Hub bagi Kota Denpasar.

Sedangkan pada butir terakhir (d), Gubernur Koster meminta Pelindo III untuk melakukan kaji ulang terhadap Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Benoa dengan memperhatikan tatanan yang sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.  (LE-Tia)