DPR Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP

21 September 2019, 12:08


Bali News - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat dicegat wartawan di Jakarta

Jakarta, LenteraEsai.com – Pimpinan DPR RI akan mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang yang rencananya dilakukan dalam Sidang Paripurna pada Selasa (24/9) mendatang.

“Penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (20/9).

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo meyakini semua fraksi di DPR RI akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat. “Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada Senin (23/9) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus,” kata Bamsoet, menjelaskan.

Seperti diketahui, pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU KUHP itu sudah dilakukan di DPR bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. Karenanya, sesuai agenda tinggal hanya ketok palu dalam sidang paripurna untuk pengesahan yang rencananya digelar pada Selasa, 24 September mendatang.

Namun demikian, menurut Ketua DPR RI, jika pada rapat Bamus 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, maka selanjutnya akan dilakukan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.

“Sebagai pimpinan DPR, kemarin kami sudah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RUU KUHP. Masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial,” kata Bamsoet seraya menambahkan, ini akan dibahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat.

Beberapa pasal yang dianggap kontroversial, antara lain pasal yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara. Ditegaskan Ketua DPR RI, itu memang tidak mudah berjuang untuk memiliki buku induk atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri menggantikan KUHP kolonial peninggalan Belanda.

“Saya bisa merasakan tekanannya yang luar biasa. Dalam pembahasan RUU KUHP ini terus terang DPR RI juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah LGBT. Setidaknya ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga kita,” ujar Bamsoet mengungkapkan.

Sebelumnya, mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk meminta kepada DPR RI agar pembahasan dan pengesahan RUU KUHP itu ditunda.

“Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda, dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” kata Presiden dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9) siang. (LE-BG)