R-KUHP Rugikan Pariwisata, Wanita Pulang Malam Bisa Dianggap Gelandangan

22 September 2019, 19:56


Bali News - Wagub Cok Ace

Denpasar, LenteraEsai.com – Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau R-KUHP.

Bahkan Cok Ace yang juga Wakil Gubernur Bali itu menegaskan, insan pariwisata Bali tidak sekedar mendukung penundaan tersebut, namun sekaligus akan mengajukan penolakan secara tertulis terhadap sejumlah pasal yang dinilai mengganggu kepariwisataan, terutama di Bali.

Apalagi, menurutnya, hal itu telah memunculkan adanya sejumlah warning atau peringatan dari luar negeri agar warga negara mereka menghindari bentuk kunjungan ke Bali. Peringatan tersebut antara lain datang dari Australia, dan tidak tertutup kemungkinan akan disusul oleh negara-negara lain.

“Kami dari insan pariwisata sangat konsen menjaga pariwisata Bali. Untuk itu akan mengajukan usulan revisi tertulis kepada parlemen (DPR RI) atas beberapa pasal yang kami nilai dapat berdampak negatif kepada pariwisata, khususnya Bali,” ujar Cok Ace di Denpasar, Sabtu (21/9).

Adapun sejumlah pasal yang sementara akan diusulkan untuk ditinjau kembali itu, menurut dia, di antaranya adalah bab atau pasal bagian perzinahan, yakni pasal 417 dan 419 R-KUHP. Pasal ini dalam implementasinya akan sangat menyentuh ranah private masyarakat.  Ini tentu mengkhawatirkan wisatawan asing karena KUHP Indonesia menganut azas teritorial seperti yang termaktub dalam pasal 2 KUHP yang berlaku saat ini.

“Yang artinya, setiap orang tidak peduli warga negara apapun yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, otomatis akan tunduk pada hukum pidana Indonesia. Hal ini tentunya akan membuat para wisatawan berpikir dua kali untuk berwisata ke Indonesia. Karena bila R-KUHP berlaku tentunya pasal-pasal seperti yang disebutkan tadi dapat saja akan menjadi ancaman bagi mereka,” ujarnya.

Selain itu juga pasal 432 R-KUHP yang kurang lebih berbunyi, “…… wanita pekerja yang pulang malam bisa dianggap sebagai gelandangan….dan seterusnya”. Padahal, lanjut dia, dalam dunia industri pariwisata tidak tertutup kemungkinan pekerja wanita pulang malam karena tuntutan pekerjaan dan pelayanan dalam dunia kepariwisataan.

“Tentu saja ini sangat mengganggu bisnis pariwisata, karena akan dibatasi oleh adanya jam malam, terutama bagi pekerja wanita,” kata Cok Ace, menegaskan.

Hal tersebut, kata dia, juga secara hukum bertentangan dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, dan pula bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamakan Gender dalam pembangunan nasional.

“Keberatan detailnya akan diajukan secara rinci dan khusus kepada parlemen oleh insan pariwisata dalam waktu dekat ini,” sebutnya.

Seperti diberitakan sejumlah media massa, pemerintah bersama DPR akhirnya sepakat mengusulkan untuk menunda pengesahan R-KUHP karena banyaknya pasal yang kontroversial dan dinilai oleh sejumlah kalangan bisa mengancam demokratisasi di Indonesia.

Tak hanya itu, sejumlah pasal dalam R-KUHP juga dinilai dapat mengganggu kepariwisataan Bali. Bahkan sebelum diberlakukan telah muncul sejumlah warning atau peringatan dari pemerintah negara asing agar warga negaranya berhati-hati berkunjung ke Bali dengan kemungkinan disahkannya R-KUHP.

Misalnya situs peringatan perjalanan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Bahkan sejumlah media massa terkemuka dari Negeri Kangguru dalam pemberitaan mereka menyarankan warga Australia agar menghindar untuk mengunjungi Pulau Dewata. Peringatan serupa tak tertutup kemungkin juga bisa menyusul datang dari negara-negara lain.  (LE-DP1)