Buntut Perseteruan Mantan Suami-Istri, Pengusaha NTT Ditetapkan DPO

14 Oktober 2019, 21:04


Bali News - Buntut Perseteruan Mantan Suami-Istri, Pengusaha NTT Ditetapkan DPO

Badung, LenteraEsai.com – Perseteruan mantan suami-istri pengusaha asal Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Handoko (49) dan Ny Budiarti Santi (43) belakangan ini menjadi semakin meruncing.

Dua tahun berlalu pascaperceraiannya, tensi konfliks yang ada di antara mereka belum juga menunjukkan indikasi mereda, justru semakin memanas dengan aksi saling lapor di antara kedua belah pihak ke kepolisian, hingga kemudian Handoko menyusul ditetapkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polda NTT.

Namun, terkait penetapan DPO tersebut, pihak kuasa hukum Handoko belum bisa menerimanya, lantaran pihaknya menilai tuduhan pelapor dan dasar bukti yang digunakan sebagai alasan untuk menetapkan DPO atas kliennya tersebut merupakan sesuatu yang palsu atau direkayasa. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Handoko sampai saat ini masih melakukan perlawanan hukum terhadap kondisi tersebut.

“Penetapan DPO itu didasarkan pada delik aduan tindak kejahatan penggelapan, penipuan serta pemalsuan berdasarkan keterangan palsu yang dilakukan oleh pihak tergugat (pihak Ny Budiarti Santi, -red),” kata Damianus Dasnan, kuasa hukum Handoko, dalam gelaran jumpa pers di Tuban, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin, 14 Oktober 2019.

Padahal, lanjut dia, tuduhan terkait pemalsuan akta otentik dari harta kekayaan yang dilaporkan oleh pihak Ny Budiarti tersebut, pada saat pelaporan dilakukan masih menjadi materi muatan gugatan harta gono-gini di  Pengadilan Negeri Denpasar, yang putusannya berkekuatan hukum tetap keluar pada 4 April 2019.

Selain itu, kata Damianus Dasnan, pihaknya juga merasa sangat dirugikan dengan penayangan pengumuman penetapan DPO kliennya tersebut di media massa. Hal tersebut, ujarnya lebih lanjut, telah merugikan kliennya, baik materiil maupun moril, karena hal tersebut telah membuat cemar nama baik kliennya dan jalan usaha bisnisnya menjadi terkendala.

Untuk itu, Dasnan mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan atas apa yang telah dilakukan Ny Budiarti tersebut sebagai tindak penghinaan dan pencemaran nama baik kliennya dan juga profesi advokat, lantaran pihak pelapor juga ikut melaporkan dirinya yang bertindak selaku advokat Handoko dalam kasus tersebut.

Ia meminta kepada majelis hakim PN Denpasar agar menjatuhkan putusan terhadap apa yang dilakukan Ny Budiarti tersebut sebagai tindakan melawan hukum dalam sidang gugatan yang rencananya digelar pada 4 November 2019 mendatang. (LE-BD)