Gubernur Koster: Kawasan Suci Pura Besakih Semrawut

7 November 2019, 23:41


Bali News - Gubernur Koster: Kawasan Suci Pura Besakih Semrawut

Besakih, LenteraEsai.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa kondisi infrakstruktur di kawasan suci Pura Besakih, Kabupaten Karangasem, saat ini masih semrawutan, mulai dari akses jalan, tempat parkir, hingga tempat berjualan para pedagang yang tidak tertata dengan rapi.

“Kenyataan di lapangan seperti itu sangat tidak layak bagi suatu daerah, terlebih bagi kawasan suci seperti Besakih. Karenanya, perlu dilakukan penataan secara lebih seksama,” kata Gubernur Koster pada acara Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Suci Besakih, di Besakih, Kamis (7/11).

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul tersebut, Gubernur Koster mengatakan, pihaknya selain akan melakukan langkah-langkah penataan terhadap kesemrawutan para pedagang, juga akan melakukan beberapa bentuk pembangunan fisik di kawasan pura terbesar di Pulau Dewata itu.

Pembangunan fisik meliputi area parkir yang luas, area komersial untuk warga supaya bisa berjualan sarana dan prasarana persembahyangan, serta penataan ‘margi agung’ atau jalan utama menuju Pura Besakih, ucapnya.

Di samping itu, lanjut Gubernur Koster, juga akan dibangun Graha Wiaja, yakni semacam gedung bioskop sebagai tempat menyaksikan pemutaran film dokumenter tentang sejarah berdirinya Pura Besakih. Dengan demikian, para turis atau siapapun yang berkunjung ke Graha Wiaja, akan dapat menyaksikan sejarah tentang pura yang begitu besar dan megah itu.

“Rencananya pada tahun 2020 akan dibangun area parkir terlebih dahulu, baru kemudian menyusul yang lainnya,” ujar Gubernur yang juga Ketua PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Untuk merealisasikan semua itu, Gubernur Koster menyebutkan, perlu dilakukan membebaskan lahan yang mencapai sekitar 4 hektar. Kini sudah ada lahan seluas 1 hektar milik provinsi, dan 3 hektar lainnya akan diadakan melalui pembebasan lahan milik masyarakat.

“Saya beryukur masyarakat menyambut baik rencana yang sedang kita godok ini. Walaupun masih ada beberapa warga yang menyatakan setuju, namun dengan catatan, yakni persoalan harga,” ungkapnya, sambil tersenyum.

Gubernur mengatakan, sebagian besar warga masyarakat yang memiliki lahan, mengaku setuju dengan rencana yang kini tengah digagas Pemprov Bali. Sementara mengenai anggaran yang akan dikeluarkan untuk itu, disebutkan sebesar Rp 1,6 triliun, yang sebagian besar akan ditanggung oleh Kementerian PUPR.

Di hadapan peserta konsultasi publik siang itu, Gubernur Koster menjelaskan, selain didanai oleh Kementerian PUPR, program ini juga didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Bali akan membentuk tim khusus, terutama untuk memperhatikan hak-hak masyarakat yang punya lahan. “Tim ini nantinya akan langsung bekerja sejak Desember 2019 dan Jamuari tahun depan, sehingga pembayaran lahan kepada masyarakat diupayakan sudah lunas. Intinya ini demi masyarakat. Saya ini tulus, tidak memiliki kepentingan pribadi apapun,” ujar Koster, disambut tepuk tangan hadirin.

Hadir pada kesempatan itu tampak Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana, anggota Tim Ahli Gubernur Ida Shri Bhagawan Putra Nawa Wangsa Pemayun, arsitektur Bali Popo Danes, sejumlah pejabat teras di jajaran Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem, serta para tokoh agama dan adat setempat. (LE-Tia)