Ketua GARPPAR Sayangkan Kinerja Kejari Gianyar Terkait Laporan OTT Tirta Empul

2 Desember 2019, 06:30


Bali News - Ketua GARPPAR Ngakan Made Rai

Gianyar, LenteraEsai.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (GARPPAR) menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri Gianyar, terkait lambannya tindak lanjut pelaporan kasus OTT Tirta Empul sehingga seolah mengabaikan aspirasi masyarakat.

“GARPPAR sudah menyampaikan surat menanyakan kelanjutan kasus OTT Tirta Empul pada tanggal 18 November 2019 lalu, tetapi hingga kini belum diketahui kelanjutan atau ‘follow up’ pihak Kejari Gianyar. Dalam surat yang disampaikan, kami menanyakan perkembangan kasus OTT Tirta Empul dan mohon ada jawaban secara transparan dan profesional,” ujar Ketua GARPPAR Ngakan Made Rai ketika dijumpai di Gianyar, Minggu (1/11).

Dia menambahkan, laporan kepada Kejari Gianyar itu bernomor: 36/Garppar/Gin/III/ 2019 tentang kasus OTT Tirta Empul. “Dalam surat itu, sekalian pula menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi di Dinas Perizinan dengan nomor surat: 37/Garppar/Gin/22/X/2019,” ucap dia.

Mengenai kelambanan Kejari Gianyar menindaklanjuti hal ini, Ngakan Made Rai dengan jelas sangat menyayangkannya. Menurutnya, setiap laporan dari masyarakat hendaknya ditindaklanjuti dan disampaikan perkembangannya supaya masyarakat tidak berpraduga yang lain-lain. Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi berbeda, yang mengesankan seolah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Dengan adanya Jaksa Agung yang baru, saya mengimbau kepada Kejaksaan Gianyar untuk benar-benar tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian menangani kasus pungutan karcis tak sesuai Perda yang terjadi di objek wisata Tirta Empul, Desa Adat Manukaya Let, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali hingga berakhir dengan dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT).

Tim Saber Pungli Polres Gianyar pada 6 November 2018 lalu telah menerima informasi bahwa di objek wisata Tirta Empul dilakukan pungutan karcis yang tidak sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Mengenai bentuk retribusi di objek wisata yang juga areal suci ‘penglukatan’ itu, sebenarnya telah disepakati adanya kerja sama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dengan Desa Adat Manukaya Let.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pungutan karcis yang setiap harinya dimulai sejak pukul 07.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita. Pemungutan dilakukan oleh pihak petugas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.

Selain mengatur waktu dan petugas pungut, dalam kesepakatan itu juga ditetapkan persentase bagi hasil dari hasil pungutan, yakni sebesar 60% disetor ke kas daerah Kabupaten Gianyar, dan 40% untuk Desa Adat Manukaya Let. Namun sejak 1 Oktober 2013 sampai 6 November 2018, Desa Adat Manukaya Let berdasar ‘Perarem’ Nomor 4 tahun 2013, telah mengambil alih pungutan karcis masuk mulai dari pukul 15.00 Wita hingga selesainya masa kunjungan.

Berdasar pemeriksaan sementara, dengan harga tiket dewasa Rp15.000 dan tiket anak Rp7.500, maka hasil pungutan yang didapatkan selama ini mencapai Rp18.116.977.937. Dari jumlah itu, Desa Adat Manukaya Let seharusnya menerima 40% yakni sebesar Rp7.246.791.175, dan sisanya 60% ialah Rp10.870.186.762 harus disetor ke kas daerah Kabupaten Gianyar.

Namun kenyataannya seluruh hasil penjualan tiket sejak 1 Oktober 2013 dimasukkan ke kas Desa Adat Manukaya Let yang kemudian disetor ke LPD. Dan setelah dicek per tanggal 9 November 2018, saldo di LPD hanya tersisa Rp458.572.500, sehingga terdapat selisihnya sebesar Rp17.658.405.437 yang tidak jelas pengunaan dan pertanggungjawabannya.

Sehubungan dengan itu, aparat kepolisian kemudian menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui dan mengungkap secara lebih seksama atas dugaan adanya menyelewengan dana sejumlah itu. (LE-GA)